DOKUMEN KAJIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR / AIR LIMBAH

 

(IPLC / IPAL) DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (TPS B3):

 

 

 

 

 

Sistem OSS (Online Single Submission) yang sudah berjalan mewajibkan para pelaku usaha mengurus segala kegiatan salah satunya perijinan melalui sistem OSS. Diantaranya dalam mengurus izin lingkungan atau izin operasional / kegiatan memerlukan beberapa dokumen yang mesti dilengkapi agar Izin Usaha / Operasional dapat berlaku Efektif, seperti mewajibkan para pelaku usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair / Air Limbah dan Izin TPS B3 agar izin lingkungan/operasional/kegiatannya dapat berlaku efektif.

 

 

 

IPLC adalah merupakan persyaratan izin yang mesti dimiliki para pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair sebelum di buang ke lingkungan, dimana IPLC ini menandakan bahwa air limbah dari kegiatan para pelaku usaha telah memenuhi syarat untuk dibuang ke lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dengan kriteria bahwa air limbah yang dibuang sudah netral dan tidak mencemari lingkungan.

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ELektronik, kegiatan pembuangan air limbah yang tercantum dalam regulasi tersebut adalah pembuangan air limbah ke Laut, Air Permukaan (Sungai) dan Pemanfaatan air limbah untuk siram ke tanah. Dalam mengurus IPLC ini diperlukan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh para pelaku usaha, persyaratan yang mesti dimiliki diantaranya adalah persyaratan teknis dan Dokumen Teknis. Berikut Persyaratan Teknis untuk masing-masing pengurusan izin yang mesti dilengkapi dalam kajian izin pembuangan air limbah :

 

DOKUMEN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH, TPS B3 DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

 

 

 

 

 

DOKUMEN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH, TPS B3 DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

 

 

 

 

 

DOKUMEN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH, TPS B3 DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

 

Untuk Persyaratan Teknis merupakan persyaratan khusus terkait telaahan kajian mengenai air limbah yang dihasilkan serta teknis sistem pengolahan hingga daya tampung lingkungan terhadap air limbah yang dihasilkan, diperlukan kajian khusus yang mendalam yang mewakili beberapa faktor terkait Rona lingkungan agar dokumen yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan dan menggambarkan secara real sistem pengolahan maupun air limbah hasil olahan.

 

Sedangkan Pengelolaan Limbah B3 adalah bagi para pelaku usaha yang menghasilkan Limbah B3 Wajib Melakukan Pengelolaan Yaitu dalam tahap penyimpanan. Limbah B3 yang dihasilkan di simpan dalam bangunan berupa TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) B3, Bangunan TPS ini mesti memiliki Izin, karena desain dan kriteria teknis bangunan mesti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengurusan Izin TPS B3 selain desain yang mesti sesuai juga melampirkan Dokumen Persyaratan Teknis tentang pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan. Berikut Beberapa Dokumen yang perlu dilengkapi dalam mengurus Izin TPS B3 :

 

 

DOKUMEN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH, TPS B3 DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 

 

 

Apabila Bapak/Ibu kesulitan dalam membuat Dokument Kajian untuk melengkapi persyaratan teknis dalam mengurus Izin Pembuangan Air Limbah, Bapak Ibu dapat Hubungi Kami, Kami dapat membantu membuat Kajian Lingkungan terkait Izin Pembuangan Limbah Cair Industri maupun Domestik yang mengacu pada kondisi eksisting sistem pengolahan yang ada.

 

Jasa yang Kami Berikan adalah Jasa dengan Harga yang Sangat terjangkau, Jadi jangan Ragu Untuk Hubungi Kami, Silahkan Konsultasikan kepada kami lebih dahulu.

 

Selain membantu membuat kajian kami pun senantiasa membantu para pelaku usaha untuk memberikan rekomendasi sistem pengolahan dan Optimalisasi agar sistem pengolahan air limbah dapat efektif dan efisien sehingga dihasilkan air limba hasil olahan yang memenuhi persyaratan baku mutu yang mengacu pada regulasi Pemerintah dan tidak mencemari lingkungan.

 

 

 

KAJIAN PENGURUSAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH B3 :

 

 

adalah merupakan persyaratan izin untuk memanfaatkan limbah B3 yang dihasilkan sesuai lampiran pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun untuk kemudian dimanfaatkan menjadi produk lain maupun substitusi lainnya yang memberikan manfaat bagi perusahaan dan lingkungan.

Seperti contoh izin pemanfaatan Limbah B3 adalah :

1. Izin Memanfaatkan Sludge / Lumpur dari Intasi Pengolahan Air Limbah untuk kemudia dijadikan substitusi bahan bakar batu bara untuk Boiler

2. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Siram Tanaman dan Tanah

3. Izin Pemanfaatan Fly ash – Bottom Ash dari pembakaran batu bara sebagai bahan baku pembuatan batako dll.

4. Izin Pembakaran Incenerator

5. Dan Izin Lainnya yang terkait limbah B3.

Dalam mengurus izin ini diperlukan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh para pelaku usaha sebelum diajukan kepada Kemetrian Lingkungan Hidup , persyaratan yang mesti dimiliki diantaranya adalah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi meliputi beberapa dokument terkait identitas, kegiatan, dan legalitas perusahaan dan beberapa dokumen penunjang lainnya.

Untuk Persyaratan Teknis merupakan persyaratan khusus terkait telaahan kajian mengenai Limbah B3 yang dihasilkan, Karakteristiknya, Instrument Pemanfaatan, Kajian Lingkungan, Daya Tampung LIngkungan, Dampak dan Pengendalian serta beberapa faktor lain yang mesti di kaji secara mendalam  agar dokumen yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan dan menggambarkan secara real kondisi eksisting pengolahan, pemanfaatan dan kegiatan yang akan berlangsung. 

 

Kami dapat membantu membuat Kajian Lingkungan terkait Izin LImbah B3 Industri maupun Domestik yang mengacu pada kondisi eksisting sistem pengolahan yang ada, selain membantu membuat kajian kami pun senantiasa membantu para pelaku usaha untuk memberikan rekomendasi sistem pengolahan dan Optimalisasi agar sistem pengolahan limbah B3 dapat efektif dan efisien sehingga dihasilkan limba B3 yang memenuhi persyaratan yang mengacu pada regulasi Pemerintah dan tidak mencemari lingkungan.